Pemprov DKI Menambah Jumlah Sekolah Swasta Gratis. Program sekolah swasta gratis yang sudah berjalan sejak 2023 awalnya hanya melibatkan 80 sekolah mitra. Kini, Pemprov menambah 150 sekolah lagi sehingga total mencapai 230 lembaga swasta yang disubsidi penuh. Siswa yang diterima di sekolah-sekolah ini tidak dikenakan biaya apapun, mulai dari SPP, seragam, buku, hingga makan siang. Subsidi diberikan langsung ke yayasan pengelola sekolah berdasarkan jumlah siswa terdaftar dari keluarga berpenghasilan rendah. Pengumuman ini disambut positif oleh banyak orang tua, terutama di Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu yang selama ini sulit mendapatkan tempat di sekolah negeri. Target utama adalah anak-anak dari keluarga dengan Kartu Jakarta Pintar Plus dan warga miskin ekstrem. Dengan penambahan ini, Pemprov berharap bisa menampung tambahan sekitar 45 ribu siswa baru di jenjang SD dan SMP. BERITA TERKINI

Alasan Penambahan Jumlah Sekolah Mitra: Pemprov DKI Menambah Jumlah Sekolah Swasta Gratis

Pemprov memutuskan menambah sekolah swasta gratis karena jumlah pendaftar di sekolah negeri terus melebihi daya tampung. Pada PPDB 2025 lalu, ribuan anak tidak kebagian tempat di sekolah negeri terdekat meski memenuhi kriteria zonasi. Di beberapa kecamatan seperti Cilincing, Koja, dan Cengkareng, rasio siswa terhadap kursi mencapai 1:3. Sekolah swasta mitra dipilih karena banyak yang sudah memiliki fasilitas memadai dan guru berkualifikasi, tapi kesulitan operasional karena minim siswa berbayar. Melalui subsidi penuh, yayasan bisa fokus meningkatkan kualitas pengajaran tanpa khawatir keuangan. Pemprov juga memastikan sekolah mitra lolos verifikasi ketat: akreditasi minimal B, rasio guru-siswa sesuai standar, dan komitmen menerima siswa miskin tanpa diskriminasi. Penambahan ini dianggap lebih cepat dan murah dibandingkan membangun sekolah negeri baru yang membutuhkan lahan dan anggaran besar.

Mekanisme Subsidi dan Seleksi Siswa: Pemprov DKI Menambah Jumlah Sekolah Swasta Gratis

Subsidi diberikan per siswa per tahun dengan besaran berbeda untuk SD dan SMP. Untuk SD sekitar Rp 8-10 juta per anak, sedangkan SMP Rp 10-12 juta, tergantung kebutuhan sekolah. Dana langsung ditransfer ke rekening yayasan setiap triwulan setelah verifikasi kehadiran dan prestasi siswa. Seleksi siswa dilakukan secara terbuka melalui sistem online yang dikelola Dinas Pendidikan. Prioritas diberikan kepada anak dari keluarga miskin dengan urutan: pemegang KJP Plus, warga Jakarta dengan penghasilan di bawah garis kemiskinan, anak yatim piatu, dan penyandang disabilitas. Tidak ada jalur khusus atau titipan; semua melalui undian jika pendaftar melebihi kuota. Sekolah mitra wajib melaporkan penggunaan dana secara transparan setiap semester. Jika ditemukan penyimpangan, subsidi bisa dipotong atau dihentikan. Mekanisme ini dirancang agar dana benar-benar sampai ke siswa dan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Dampak bagi Masyarakat dan Tantangan ke Depan

Penambahan 150 sekolah swasta gratis langsung memberi harapan baru bagi ribuan keluarga. Banyak orang tua di wilayah pinggiran mengaku lega karena anak mereka bisa bersekolah dekat rumah tanpa biaya mahal. Program ini juga membantu mengurangi angka putus sekolah akibat masalah ekonomi. Di sisi lain, tantangan tetap ada. Beberapa sekolah mitra masih perlu pembinaan agar kualitas setara sekolah negeri unggulan. Pemprov berjanji memberikan pelatihan guru dan bantuan sarana-prasarana tambahan. Pengawasan ketat juga diperlukan agar tidak ada sekolah yang menyalahgunakan dana subsidi. Dengan anggaran pendidikan yang terus naik, program ini diharapkan berkelanjutan dan bisa diperluas lagi di tahun-tahun mendatang. Keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur bagi daerah lain yang ingin meniru model kemitraan serupa.

Kesimpulan

Pemprov DKI Jakarta menambah jumlah sekolah swasta gratis menjadi 230 lembaga mulai 2026/2027 sebagai solusi cepat mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Langkah ini membuka akses pendidikan berkualitas bagi puluhan ribu anak dari keluarga kurang mampu tanpa membebani APBD dengan pembangunan baru. Dengan mekanisme subsidi transparan dan seleksi berbasis kebutuhan, program ini berpotensi mengurangi kesenjangan pendidikan di ibu kota. Meski tantangan pengawasan dan peningkatan mutu masih ada, inisiatif ini patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen serius menyediakan pendidikan gratis yang merata. Semoga penambahan ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi anak-anak Jakarta dan menjadi contoh baik bagi daerah lain.